Pilkada Meninggalkan Luka bagi Perempuan

Pemilu 2009 dan berbagai pilkada ternyata menimbulkan luka yang dalam di hati sebagian perempuan yang memutuskan maju bertaruh menjadi kandidat wakil rakyat dan pemimpin lokal di Sumatera Utara.

Luka itu memberi banyak pelajaran, menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi justru kemudian menyemangati para perempuan untuk kembali maju dalam Pemilu 2014.

Hal itu muncul dalam diskusi saat peluncuran buku Menelusuri Tembok ”Tembus Pandang” Penghalang Perempuan dalam Politik, Hasil Penelitian Partisipatoris Perempuan Potensial di Provinsi Sumatera Utara terbitan Perkumpulan Sada Ahmo, di Medan, Senin (6/12).

Banyak perempuan terenyak begitu masuk dalam dunia politik praktis yang memang erat dengan adagium tak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Apalagi dunia politik di Indonesia masih karut- marut.

Politik uang, manipulasi suara, budaya patriarkhi, dan minimnya pemahaman politik perempuan disebut-sebut sebagai pengganjal perempuan saat maju dalam pemilu. Selain itu, ada persoalan keterbatasan dana yang dimiliki perempuan serta keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menggugurkan sistem penempatan calon anggota legislatif (caleg) berselang-seling laki-laki dan perempuan dalam daftar caleg dan memutuskan caleg terpilih dengan suara terbanyak.

Dari 86 perempuan berpotensi versi organisasi nonpemerintah di Sumut yang maju menjadi wakil rakyat, hanya tujuh orang atau delapan persen yang lolos. Adapun untuk kursi di DPRD Sumut hanya 16 kursi dari 100 kursi yang tersedia diduduki perempuan.

Kondisi di DPRD kabupaten/ kota lebih parah. Dari 1.080 kursi, hanya 97 orang atau 8,9 persen perempuan duduk di parlemen. Angka itu masih sangat jauh dari ketentuan minimal kuota perempuan dalam parlemen sebesar 30 persen.

Di luar itu, pakar otonomi daerah dari Universitas Sumatera Utara, Ridwan Rangkuti, melihat perempuan lemah dalam hal pengorganisasian. ”Partai politik hari gini harus didekati, jika perlu dikuasai. Tidak ada jalan lain kecuali lewat partai dan ormas. Pemahaman sosial politik lokal dan karakteristik daerah juga sangat penting,” tutur Ridwan.

Banyak politikus melakukan survei sebelum mencalonkan diri dan membayar konsultan. ”Biayanya memang mahal. Tetapi, dari situ bisa diketahui kemungkinan menang. Jika tidak ada, mundur saja,” kata Ridwan.

Begitu memutuskan menjadi caleg, perempuan harus berani menghadapi tantangan ”lebih” dibandingkan dengan laki-laki kandidat. Pendidikan politik menjadi keharusan bagi perempuan yang akan maju dalam pilkada.

Realitas konkret

Delphi Ujung, perempuan pertama yang menjadi Ketua DPRD Kabupaten Dairi, seperti ditulis dalam buku yang sangat sederhana dan butuh banyak pembenahan itu, mengatakan, kejamnya politik justru dirasakan saat ia maju menjadi kandidat ketua DPRD. Meskipun aturan memudahkan wakil rakyat dari Partai Golkar itu memenangi pertarungan, tetap saja ada yang mencoba mengutak-atik untuk kepentingan sendiri.

Bahkan muncul pernyataan, ”Bagaimana seorang perempuan menjadi ketua DPRD, sementara bupatinya laki-laki. Bagaimana nanti kalau ada rapat ke luar kota dan berhari-hari, apa kata orang nanti?”

Ia harus wira-wiri ke DPP untuk mengurus banyak hal yang butuh biaya besar. Ia juga harus menerima kenyataan orang yang bersilaturahim baik dengan dirinya belum tentu mendukung.

Ini pula yang dirasakan Rosdanelly Hasibuan, calon wakil bupati Langkat yang maju secara independen tahun 2008. Banyak kader, para perempuan, di Langkat yang sudah ia dampingi dalam kegiatan usaha kecil menengah (UKM) bertahun-tahun, ternyata tak datang ke tempat pemungutan suara saat pemilu. Mereka memilih bekerja. ”Saya yakin kalau saya sanggup memberi uang Rp 50.000 per orang sebagai ganti nafkah, tidak diragukan lagi mereka pasti datang memilih,” kata Rosdanelly.

Politik uang awalnya diduga menjadi pengganjal Sarma Hutajulu, caleg DPRD Sumut dari PDI-P. Kelompok-kelompok di Tapanuli yang sudah ia dampingi bertahun-tahun dalam banyak kasus hukum ternyata tak memilih dia. Ia menduga hal itu karena tak ada uang yang digelontorkan kepada para pemilih tersebut.

Belakangan dia tahu, ternyata suaranya dicuri kandidat lain, sesama caleg PDI-P. ”Saat saya ke kecamatan, para kader mengaku dijanjikan uang Rp 20 juta per PPK (panitia pemilihan kecamatan) untuk mengurangi suara saya. Nyatanya sampai kini uang yang dijanjikan tak juga turun,” kata Sarma.

Adapun Rismawaty Bacin, caleg dari Kabupaten Pak-Pak Barat, harus menelan pil pahit saat kelompok-kelompok credit union (CU) yang ia dampingi bertahun-tahun pun enggan memilih dia. Dengan kondisi keuangan terbatas, ia mengeluarkan uang juga agar para pemilihnya bisa minum di kedai gratis.

Ternyata ada kandidat lain memberi uang lebih besar. Massanya pun beralih memilih kandidat lain. Belakangan, uang kedai tersebut dikembalikan oleh teman-teman yang ia dampingi di CU.

”Ini uangmu, kami kembalikan. Kami tidak memilih dirimu,” kata Rismawaty menirukan teman-temannya. ”Saya tidak mau uang itu, saya mau kalian memilih saya. Saya ini kawanmu bertahun-tahun,” kata Rismawaty yang sampai membutuhkan bantuan psikolog untuk memulihkan luka batinnya.

(WSI)
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2010/12/17/03592910/pilkada.meninggalkan.luka.bagi.perempuan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: